uu no 3 2002. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 (UU/2022/3) (2022)tentang Ibu Kota Negara. uu no 3 2002

PENDAHULUAN. 4. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial. pdf Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. pptx. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 51 4. pemerintah. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. 14 Tahun 2005 : Guru dan Dosen (tambahan penulis) 6. 34 tahun 2004 tentang TNI. tentang Uji Materiil Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, UU 40/2004 Tentang Sistem. R. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Umum. I. membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara, dan keselamatan segenap bangsa. File. . UU No 3 Tahun 2002 adalah undang-undang yang sangat penting untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor Tentang 84 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. UU No. 16 8. 7/2012 Sangat menarik dalam kata kunci UU ini yang mengunakan istilah pengungsi, kata ini muncul di dalam Bab I tentang de nisi istilah. 13 Th. 5. 30 Tahun 2014: Administrasi Pemerintahan. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. 13 Tahun 2003 tentang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312); Dengan persetujuan . 29 Tahun 1954. Namun partisipasi warga negara atau masyarakat dalam hal ini ASN sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan belum dapat diterapkan atau berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan fungsi pertahanan. Widodo, menandatangani UU ini sebagai UU No. 28, LN. KETENTUAN PENUTUP. -. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledaknan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002; 3. diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Medan Merdeka Utara No. 150, TLN NO. Indonesian Legal Briefs Indonesia Secara Resmi Larang Traksaksi E-Commerce di Media Sosial Technology, Media and Telecomunication. 3 Dengan adanya UU Penyiaran pada tahun 2002 terlihat bahwa proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama penyelenggara penyiaran. 6. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 (UU/2000/31) (2000) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 1. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 3 tahun 2002 dituliskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan. Pada. No. TB Simatupang No. UU No 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (LN Tahun 1962 No 48, TLN N02475). Menurut Undang-undang Dasar 1945 a. Sahat M. "Iya (sudah ditandatangani). 2002 No. selain itu, diatur juga mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Dalam UU ini dijelaskan secara terperinci tentang pengertian pertahanan negara dan pelaksanaanya yang menganut sistem pertahanan rakyat semesta, yaitu pertahanan yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia sesuai kemampuan dan profesinya masing-masing. UU/3/1947: Pengesyahan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 53 6. 51 Jakarta 12950 Telepon : (021) 5252676. Undang-Undang Nomor 44 Prp. a. TENTANG DATABASE PERATURAN. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dokumen ini berisi 17 bab dan 203 pasal yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti perlindungan, keselamatan, hubungan industrial, dan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 mengatur tentang sumber hukum dan tata. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara. No 70 dari 84 Putusan MK Nomor 51/PUU-IX/2011. Selain sebagai kewajiban dasar manusia, upaya bela negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat 3 ini juga menjadi kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 4191, LL SETNEG : 18 HLM. Pola Penggunaan Internet Pada Anak. Jakarta -. Undang-Undang No. 25/PUU-XIV/2016. Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Mengingat : 1. bi menerbitkan pbi no. Reposisi tersebut mengembalikan posisi Polri. Premium Stories. 10 Tahun 2009 RI. ABSTRAK PERATURAN. 30, TLN NO. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2003. Kategori: Undang-undang: Nomor/Tahun: 19/2002: Tanggal unggah: Rabu, 08 Juli 2020: Diunduh sebanyak: 953 kali: Status: Tidak Berlaku: Produk Hukum Terkait. Baca juga: KPK Tahan Dua Pejabat BPN Terkait Kasus Gratifikasi dan TPPU. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU RI No. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek. Pengaturan dalam UU 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi bertujuan melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, jaminan untuk mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri. Mampu (LN Tahun 1953 No 48) 3. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 79 5. 2009/ No. 2002/ No. UU 36 2008. 3. 2. UU No. 42, LN. Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan. Pusat dokumentasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Artikel Terkait. UU No. b. kitab suci atau simbol keagamaan. Disahkan di Jakarta : pada tanggal 8 Januari 2002 : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: MEGAWATI SOEKARNOPUTRI : Diundangkan di Jakarta UU No. Pengabdian sesuai profesi (UU No. Syarat dan ketentuan waktu kerja lembur (WKL) sebagaimana tersebut di atas, secara umum adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta hakcipta cipta. U. Ketentuan . UU No. /pusatdata/detail/v2/331/undangundang-nomor-3-tahun-2002Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara: Penulis: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum: Penerbit: Sekretariat. Undang-undang No 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (LN. Dalam Undang-undang ini mengamanatkan bahwa Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini. c. UU No. Pasal 76C UU RI No. Atas dasar Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 maka telah diundangkan UU No. BAB I Ketentuan Umum. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah mengubah puluhan UU, salah satunya UU No. H. . Ketika UU No. tanga. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2002TENTANGPERTAHANAN NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. UU No. JAKARTA - Tujuan pertahanan Negara Republik Indonesia. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa sebelum memangku jabatan sebagai presiden dan wakil presiden, keduanya harus bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2/Apr-Jun/2020 98 Dengan. UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara. Hal tersebut dikonfirmasi Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong saat dikonfirmasi pada Jumat (18/2/2022). BrainlyPENJELASAN. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 6. 28 Tahun 2002. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2006. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat. Mencabut : UU No. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sangat cepat, bahkan super cepat sehingga tercatat sebagai salah satu pembahasan sebuah undang-undang tercepat di Indonesia, yaitu hanya dua minggu. Director at Indonesian Institute for Infrastructure Studies. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar. 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat adalah dokumen resmi yang mengatur tentang pembagian wilayah, pemerintahan, dan hak-hak masyarakat adat di daerah otonom baru tersebut. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi seluruh aspek pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan. 2002, TLN NO. Simatupang No. UU No. Ayat (3) Pada prinsipnya jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam ayat (2), dimaksudkan agar pemohon Banding. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan. 2. Dalam pengalaman sejarah bangsa Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang pertahanan dan keamanan negara ini telah diatur. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Tuliskan 4 bentuk usaha pembelaan negara tersebut!. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/UU CK). Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-undang No. Dengan demikian, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 UU a quo justru telah menciptakan kepastian hukum, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3),. 2002. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menyatakan;. pdf. 8. Login. Abstrak . 23 tahun 2002 dan UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaDari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Sekretariat Website JDIH. 2006/NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;192. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Berikut yang bukan upaya bela Negara menurut UU No. 133 DAFTAR PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. antarkan saksi korban pulang sekira pukul 23. 1. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. a. TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL . 000. Dengan menggunakan.